Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Panggungrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang
Abstract
This study aims to measure the application of the principle of accountability carried out by the Panggungrejo Village Government, Kepanjen District, Malang Regency in the management of Village Fund Allocation. This study used qualitative methods with data collection techniques used in the form of open interviews which were then followed by data validity testing using triangulation techniques. The results showed that all stages of Village Fund Allocation management carried out by the Panggungrejo Village Government had implemented the principle of accountability although there were obstacles experienced at the implementation stage, the cause of which was the delay in disbursing funds from the Malang Regency Government. Even so, the Panggungrejo Village Government has succeeded in implementing all indicators of conformity according to Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 at each stage.
Keywords: Accountability, Village Fund Allocation, Village Government.
Downloads
References
Andini, D. P., & Ahmad, A. (2021). The Accountability of the Village Fund Allocation Management at Jenggawah Village, Jember Regency. The First International Conference on Social Science, Humanity, and Public Health (ICOSHIP 2020), 74–78.
Apriliani, S. G. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013. Skripsi, Fakultas Ekonomi.
http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/61025.
Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 1(1), 1–14. https://doi.org/10.20473/baki.v1i1.1694
Elgia Astuty, Eva Hany Fanida. 2013. Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). Publika, 1(2).
Fajri, R., Setyowati, E., & Siswidiyanto. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP), 3(7), 1099–1104.
Febri Arifiyanto, D., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 2(3), 473. https://doi.org/10.17509/jrak.v2i3.6598
Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtias, Y. W. (2019). Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 10(1). https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10009
Krina, P., Loina. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi. Bappenas: Jakarta.
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panggungrejo Tahun Anggaran 2019.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi, Yogyakarta.
Miftahuddin. 2018. Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
Nahruddin, Z. 2014. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(2), 193–201.
Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan DesaPutra, P. A. S., Sinarwati, K., & Wahyuni, M. A. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 8(2), 1–11.
Putra, P. A. S., Sinarwati, K., & Wahyuni, M. A. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. 8(2). 1–11.
R. Apriliana. 2017. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. 3(1). 45.
Safitri, T. A., & Fathah, R. N. 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan. 2(1). 89–105.
Subroto, A. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 1–109.
Syahadatina, R. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di DEsa Rapa Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Jurnal AKuntansi Dan Investasi. 2(1). 1–18.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
V. Wiratna Sujarweni. 2019. Akuntansi Desa. Pustaka Baru. Yogyakarta
Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi. 4(2). 148.
Widiyanti, Arista. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
You are free to:
- Share — copy and redistribute the material in any medium or format.
- Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.
Under the following terms:
- Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
- ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.
- No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.
